Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Ke I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Para ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.

Mereka terpanggil bersama-sama zu'ama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.

Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam berbagai alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas.

Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban, seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.